PARAMADINA PUBLIC POLICY PAPERSWorking papers and reports written by PPPI's researchers and fellows
Mind the Gap: Bridging Science and Policy
Muhamad Rosyid Jazuli PPPI Blog, 2 May 2023 Scholars often cry for more science- or evidence-based policymaking, arguing that this approach will effectively solve most, if all, problems in the world. At the same time, however, it, to some extent, emphasizes the existence of an immense gap between science and policy. What is this
Problematika Komunikasi Politik Pendanaan Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara
Abdul Rahman Ma’mun Abstract This paper discusses the issue of the policy of relocating the National Capital (IKN) which has raised controversy, lawsuits and rejection from some people, even though it has been supported by the IKN Law Number 3 of 2022. The purpose of writing this article is to answer the question of
Innovation principles for the treaty on pandemic preparedness
Joint Declaration, 24 September 2022 We are an informal coalition of think tanks and civil society organisations that believes a robust global framework for the protection of intellectual property (IP) rights will play a key role in ensuring the world is prepared for future pandemics. KEY POINTS IP rights are essential to develop and
The importance of institutional quality: Reviewing the relevance of Indonesia’s Omnibus Law on national competitiveness
Muhamad Rosyid Jazuli, Maimanah Mohammed Idris, & Penlope Yaguma Nature: Humanities and Social Sciences Communications, 24 September 2022 Abstract Institutional quality is significantly relevant in determining national competitiveness when reflected in economic growth and successful development. Quality institutions manifest in robust ‘rules of the game’ reflected by sound governance and policymaking in at
Why patents matter to Indonesia
Paramadina Public Policy Institute and Geneva Network 23 August 2022 With careful reform of its patent law Indonesia can accelerate its transition to a knowledge-based, wealthy economy As the Indonesian economy recovers from Covid, the government is looking to target new sources of economic growth to counter the country’s reliance on natural resources, avoid
Konflik kepentingan dalam regulasi transparansi dan akuntabilitas sumbangan dana kampanye pada pemilu presiden 2019
Abdul Rahman Ma’mun Abstract This study aims to examine the effectiveness of the regulation on transparency and accountability of campaign fund donations in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections as an effort to limit donations to campaign funds for the 2019 Presidential Election. This study uses a qualitative method with an inductive
POLICY ANALYSES Written by PPPI's policy experts in various publications
Celebrities Running for Legislative Office: Elections Now Resemble Beauty Contests, Raising Questions About Democratic Quality
Adrian A Wijanarko The Conversation Indonesia, Column - 12 June 2024 Various political parties often choose “quick” methods to win the public's favor. One such approach is to nominate celebrities or well-known figures as candidates for legislative positions (caleg). These parties hope that by promoting public figures, they can garner substantial votes in regional
Artis jadi caleg: pemilu kini laksana kontes kecantikan, kualitas demokrasi dipertanyakan
Adrian A Wijanarko The Conversation Indonesia, Kolom - 12 Juni 2024 Berbagai partai politik kerap memilih cara “instan” untuk merebut hati masyarakat. Salah satunya dengan cara mengusung artis-artis maupun figur terkenal tanah air untuk menjadi calon anggota legislatif (caleg). Partai politik berharap pengusungan publik figur dapat membantu mereka meraup banyak suara pada pemilu legislatif (pileg) tingkat daerah dan
Anticipating the Dynamics of Energy Transition in the Prabowo Era
Muhamad Rosyid Jazuli KOMPAS.com, Column, 11 June 2024 The low-carbon economic agenda, particularly accelerating energy transition, is one of the significant commitments of Indonesia's President-elect for 2024-2029, Prabowo Subianto. Various dynamics will undoubtedly accompany this agenda, which must be carefully anticipated. At least, Indonesia's green economic agenda can be traced back to 1998. Politically,
Mengapa korupsi masih marak terjadi?
Adrian A Wijanarko The Conversation Indonesia - 27 Februari 2024 Korupsi masih menjadi masalah besar yang belum bisa ditangani di Indonesia. Dalam survei Agenda Warga yang dilakukan sepanjang tahun lalu, pemberantasan korupsi masuk ke dalam lima besar isu yang dianggap paling mendesak oleh responden. Mengapa korupsi begitu membudaya, siapa saja aktor yang terlibat hingga bagaimana kita
Meninjau Ulang Kepemimpinan Politik Anak Muda
Muhamad Rosyid Jazuli KOMPAS.id, Opini, 13 Desember 2023 Rasanya sering kita mendengar perdebatan apakah anak muda pantas atau bahkan perlu menjadi pemimpin politik. Kata-kata seperti ”ketua parpol muda”, ”bupati/wali kota muda”, bahkan ”capres/cawapres muda” menjadi hangat di berbagai media. Terpilihnya Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres menjadi pemanis paling mutakhir perdebatan ini. Dalam sejarah, betul bahwa para bapak
Transisi Energi Berkeadilan dari Akar Rumput
Muhamad Rosyid Jazuli KOMPAS.id, Opini, 5 April 2023 Meski menjanjikan pembangunan nihil karbon, pendekatan transisi energi berkeadilan di Indonesia baru-baru ini, khususnya yang diprakarsai Just Energy Transition Partnership (JETP), masih cenderung top-down. Padahal, berbagai riset menunjukkan bahwa pendekatan bottom-up untuk transisi energi adalah keniscayaan. Disetujui di sela-sela penyelenggaraan G20 Bali 2022, Pemerintah Indonesia dengan sekelompok negara maju,
Menagih Pertanggungjawaban Korporasi dalam Menekan Hoax News
Adrian A Wijanarko dan Azriel Gusmansyah Paramadina Public Policy Review - 24 Maret 2023 Sempat tersebar ke telinga kita berita tentang vaksinasi COVID-19 yang berasal dari bahan haram. Sontak, berita tersebut menyebabkan banyak orang yang pada saat itu ragu untuk melakukan vaksinasi. Padahal pada saat itu Indonesia, bahkan Dunia, sedang dalam situasi dimana pandemi
Pemicu Problem Komunikasi Politik Pendanaan IKN
Abdul Rahman Ma'mun GATRA, Kolom, 16 December 2022 Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Penajam Paser Utara (PPU) Kalimantan Timur dengan nama baru Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara makin mendekati kenyataan setelah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) disetujui DPR dan ditandatangani Presiden Jokowi Februari 2022. Kabar terbaru, selain
PPPI POLICY REVIEWSParamadina Public Policy Institute's Originals
Robohnya Moral Negeri Kami
Wijayanto Samirin PPPI Blog, 8 Agustus 2024 Tim ekonomi Pemerintah sedang pusing tujuh keliling memikirkan defisit anggaran yang makin menganga. Pemerintah harus gali lubang tutup lubang untuk membiayai roda pemerintahan. Sayangnya, lubang yang digali semakin dalam; utang pun semakin melejit dan Indonesia mulai memasuki perangkap utang. Perangkap ini memaksa generasi mendatang bekerja keras dan
Lokomotif Teknologi dalam Realita Indonesia
Adrian A Wijanarko Paramadina Public Policy Review - 16 Maret 2022 Presiden Joko Widodo pada satu waktu menyinggung aktivitas yang dilakukan dengan Mark Zuckerberg secara virtual. Presiden sempat menyampaikan bahwa beliau dikagetkan oleh perkembangan metaverse yang dimiliki Facebook dengan dunia virtualnya. Ini tentu bak sebuah hentakan yang membangunkan kita dari tidur lelap kita. Perusahaan-perusahaan
Strengthening Islam’s moderate view in Indonesia and Southeast Asia
Muhamad Rosyid Jazuli and Septa Dinata Paramadina Public Policy Review, 14 June 2021 Widely known to the world for its moderate and tolerant Islam, Indonesia is unfortunately known for its religious terrorism-related bomb attacks. The last attack took place in front of the Makassar Cathedral Catholic church last March. While such an act of
Reform momentum: a complex trajectory of Indonesia’s energy subsidy reforms
Muhamad Rosyid Jazuli Paramadina Public Policy Review - 9 March 2021 Indonesia’s energy reform trajectory may soon enter a new, critical, yet complex phase, as subsidized fuels may soon be taken out of the market. This incoming reform aligns with countless global policy recommendations that such subsidies could be reallocated for more urgent endeavors
Enlivening Pancasila as Reality, Not Dogma
Muhamad Rosyid Jazuli Paramadina Public Policy Review - August 28, 2020 The Indonesian public is relieved by the reading postponement of the Pancasila Ideology Bill, well-known as Haluan Ideologi Pancasila or HIP Bill. The inclusion of the bill in the 2020 National Legislation Program could be procedurally acceptable. But contextually and fundamentally, these efforts
Optimalisasi kebijakan bantuan sosial di negara “yang paling dermawan”
Adrian A Wijanarko Paramadina Public Policy Review - 6 Juni 2020 Hampir tak ada negara yang tak terdampak oleh pandemi COVID-19 yang menghantam secara global pada awal tahun 2020, termasuk Indonesia. Semenjak pasien pertama gejala COVID-19 ditemukan di Jakarta Selatan pada 2 Maret, praktis Indonesia sejak saat itu dalam kondisi yang darurat pandemi. Dampak