PRN: Capaian Satu Tahun Jokowi-JK Belum Maksimal

[JAKARTA] Policy Research Network (PRN) menilai kinerja pemerintahan Jokowi-JK dalam setahun terakhir belum maksimal.

Menurut PRN, target dan metode pembangunan yang tertuang jelas dalam RPJM III, Nawacita dan Trisakti masih jauh dari harapan.

“Salah satunya, visi membangun dari pinggir yang tertuang dalam Nawacita belum terlaksana dengan maksimal meski ditunjang oleh berbagai perangkat seperti UU No. 6 Tahun 2015 mengenai desa,” ujar Sekretaris Eksekutif PRN Muhammad Ikhsan saat seminar publik yang bertajuk “Satu Tahun Pemerintahan Joko Widodo: Prospek dan Tantangan” di Energy Tower, Paramadina Graduate School, Jakarta, Rabu (21/10).

Seminar ini dihadiri oleh Rektor Paramadina Firmansyah, Deputi Bidang Ekonomi Bappenas Leonard Tampubolon, dan sejumlah narasumber, seperti Direktur KPPOD Robert Endi Jaweng, Staf Khusus Wakil Presiden Wijayanto Samirin, dan Direktur Article 33 Chira Retno Septyandrica.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan bahwa target pertumbuhan ekonomi dalam RPJM III, yaitu sekitar 6-7% masih sangat berat. Menurutnya, jika mengacu kondisi perekonomian nasional pada saat ini, pertumbuhan di atas 5 % saja masih sulit untuk direalisasikan.

“Meski faktor eksternal berkontribusi besar terhadap kondisi ini, pemerintah dianggap belum memiliki langkah taktis untuk antisipasi kondisi ini. Padahal, terdapat banyak bukti dan data yang memperlihatkan tren perlambatan ekonomi dunia untuk beberapa waktu ke depan,” jelasnya.

Muhammad juga mengungkapkan bahwa berbagai program kesejahteraan banyak digulirkan mulai dari jaminan kesehatan nasional, pendidikan, hingga kurikulum 2015. Namun, katanya program-program tersebut menghadapi berbagai penghalang mulai dari fasilitas yang belum menunjang pelaksanaan hingga pertarungan kepentingan antara stakeholder.

“Baru-baru ini, masalah lingkungan juga menjadi sorotan. Pemerintah dinilai lalai mengantisipasi kebakaran hutan tahunan hingga berkepanjangan dan berdampak global,” tandasnya.

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK belum menghasilkan capaian maksimal, kata Muhammad, PRN menilai pemerintahan Jokowi memperlihatkan sinyal-sinyal positif berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menghasilkan kebijakan yang berkualitas.

Karena itu, PRN merekomendasikan tiga hal untuk mendukung dan menjadi mitra pemerintahan dalam waktu empat tahun ke depan. Pertama, kata Muhammad adalah memperkuat basis bukti dari berbagai kebijakan yang telah dan akan dihasilkan, baik di eksekutif maupun legislatif agar substansi dari kebijakan tersebut dapat mencapai target yang dituju.

“Kedua, menggunakan hasil-hasil studi yang mutakhir dan mendalam dalam menentukan dan melaksnakan arah pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang sudah direncanakan dan perangkat peraturan yang sudah disahkan,” ungkapnya.

“Rekomendasi ketiga adalah membuka diri terhadap masyarakat sipil dan lembaga penelitian untuk melihat kekuatan dan kelemahan dari kebijakan yang sedangkan dirumuskan,” tambah Muhammad.

PRN adalah sebuah jaringan yang beranggotakan sebelas organisasi think tank yang didanai oleh Policy Research Grant dalam program Program Representasi USAID. Kesebelas anggota PRN, yakni CSIS, LPEM UI, KPPOD, TII, WRI, IRE, PPPI Universitas Paramadina, Demos, Perkumpulan Prakarsa, Article 33, YIPD.

Sumber: Suara Pembaruan