PPPI News, ANTARA – 2 Maret 2022
ANTARA – Pengamat politik dan juga Managing Director Paramadina Public Policy Insitute Ahmad Khoirul Umam berharap Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan Pengurus Pusat Muhammadiyah menyatakan sikap mereka secara tegas terhadap munculnya wacana penundaan pemilu.
“Saya sangat berharap Islamic-based civil society (masyarakat sipil berbasis Islam), khususnya PBNU dan Muhammadiyah sikapnya, statement-nya harus clear,” kata Umam dalam webinar Paramdina Democracy Forum bertajuk “Wacana Penundaan Pemilu: Membaca Motif Ekonomi-Politik dan Dampaknya pada Demokrasi di Indonesia” yang disiarkan di kanal YouTube Universitas Paramadina, Rabu, 2 Maret 2022.
Menurut Umam, meskipun PBNU dan Muhammadiyah merupakan organisasi kemasyarakatan, namun memiliki bobot politik yang besar. Oleh karena itu dalam konteks penundaan Pemilu 2024, Khoirul berharap agar PBNU, Muhammadiyah dan masyarakat sipil berbasis Islam lainnya, dapat memainkan peran mereka secara optimal dalam menggerakkan masyarakat.
“Kalau misal memang kekuatan masyarakat sipil semakin terdiaspora, media terkooptasi oleh kekuatan-kekuatan pemilik modal, maka salah satunya yang bisa tetap diperkuat adalah masyarakat sipil berbasis Islam ini,” kata Umam.
Umam berharap Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf memberi pernyataan sikap secara tegas, mengingat dampak PBNU yang cukup luas terhadap pembangunan dalam konteks pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Bisa menjadi pengimbang dari proses yang kurang seimbang,” papar Umam.
Sebelumnya, Umam menyesalkan Yahya Staquf yang menyebut penundaan pemilu sebagai tindakan yang masuk akal. Khoirul berpandangan bahwa tanggapan tersebut bertentangan dengan komitmen Gus Yahya yang baru terpilih sebagai Ketua Umum PBNU yang mengatakan akan lebih fokus pada politik kebangsaan dan menghindari politik praktis.
“Wajar NU dekat dengan kekuasaan. Akan tetapi, meskipun dekat, jangan sampai NU kehilangan nalar kritisnya,” ucapnya. (*)
Artikel ini pertama kali tayang di Antaranews