JK: Ketimpangan Sosial Tinggi karena Subsidi Energi

Jakarta – Ketimpangan sosial atau gini ratio masih menjadi persoalan di Indonesia, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak menjamin angka kemiskinan mengalami penurunan.

Saat ini Indonesia mempunyai tingkat kesenjangan sosial atau gini ratio sebesar 0,41 persen, jika dibandingkan dengan India, Jepang, Korea dan negara tetangga Thailand dan Malaysia, Indonesia termasuk ke dalam salah satu negara yang mempunyai tingkat gini ratio paling tinggi.

Wakil Presiden Terpilih Jusuf Kalla (JK) mengatakan faktor utama yang menyebabkan tingginya ketimpangan di Indonesia adalah sektor pertanian dan pendidikan belum tergarap dengan optimal karena minimnya jumlah anggaran untuk kedua sektor tersebut dalam APBN.

Dari tahun ke tahun, APBN selalu didominasi untuk subsidi energi sehingga ruang fiskal untuk mengembangkan sektor lain menjadi sangat terbatas. Menurut JK, pola inilah yang harus diubah.

Menurut dia subsidi energi harus dialihkan ke program lain seperti meningkatkan sektor pertanian dan pendidikan sehingga bisa mengurangi tingkat ketimpangan.

” Indonesia ini aneh, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin sehingga gini ratio-nya tinggi, dalam masa pemerintahan saya dan Jokowi, saya akan mencoba kurangi ketimpangan,” ujar dia ketika ditemui dalam acara ” Launching Buku Bridging The Gap” di Universitas Paramadina, Jakarta, Selasa (30/9).

JK mengatakan strategi untuk mengurangi ketimpangan adalah memprioritaskan anggaran untuk sektor pendidikan dan pertanian daripada subsidi BBM.

Jika sektor pertanian sudah berkembang maka akan menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar sehingga masyarakat mempunyai penghasilan dan kehidupan yang layak.

Pendidikan juga perlu dikembangkan untuk menciptakan kualitas SDM yang hebat.

Sementara itu, Pengamat Ekonomi Senior Faisal Basri mengatakan ada dua kunci utama untuk mengurangi ketimpangan.

Pertama, sektor pertanian harus lebih ditingkatkan performanya, karena sektor pertanian merupakan sumber utama pendapatan masyarakat Indonesia.

Hampir 30 persen masyarakat Indonesia bekerja di sektor pertanian. Menurut Faisal cara meningkatkan sektor pertanian adalah dengan menambah alokasi anggaran dalam belanja negara.

Menurut dia negara maju seperti Jepang dan Korea justru mengangkat kehidupan para petani, pemerintahannya memberikan subsidi berupa pupuk dan perumahan.

“Indonesia harus meningkatkan sektor pertanian untuk mencegah ketimpangan,” ujar dia

Faisal mengatakan cara kedua untuk mengurangi ketimpangan adalah menaikkan tarif pajak orang kaya untuk menciptakan keadilan.

Selama ini tarif pajak orang kaya tidak pernah dinaikkan sehingga orang kaya masih tetap kaya.

Menurut dia jika pemerintahan baru bisa melakukan dua strategi tersebut maka secara perlahan ketimpangan di Indonesia akan berkurang.

Di samping itu, Rektor Universitas Paramadina Anies Bawesdan mengatakan ada 3 indikator yang harus diperbaiki untuk mencegah ketimpangan.

Indikator pertama, pendidikan masyarakat kurang mampu harus ditingkatkan kualitasnya agar masyarakat kurang mampu bisa mencari pekerjaan yang lebih layak.

Indikator kedua, akses untuk kesehatan juga ditingkatkan karena dengan kesehatan aktivitas akan berjalan lancar

Indikator ketiga, pemerintah berikan kemudahan akses keuangan untuk masyarakat khususnya dalam pengembangan ekonomi kreatif.

Wakil Rektor Universitas Paramadina yang juga pengarang buku Bridging The Gap Wijayanto Samirin mengatakan ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi ketimpangan.

Program paling prioritas adalah memberikan perhatian khusus pada para petani dan nelayan karena hampir sebagian besar masyarakat Indonesia bekerja di sektor pertanian dan kelautan.

Program yang bisa meningkatkan kehidupan para petani adalah konsolidasi lahan pertanian bisa dilaukan dengan proses jual beli atau kesepakatan dengan pengelolaan lahan sedangkan untuk nelayan adalah memberikan fasilitas infrastruktur yang layak untuk nelayan.

Dia mengatakan strategi lain yang mampu mengurangi ketimpangan dan sudah teruji di banyak negara adalah menerapkan pajak yang bersih dan progresif serta adil dimana masyarakat berpendapatan tinggi membayar pajak dengan tingkat yang lebih tinggi daripada masyarakat yang berpendapatan rendah.

SUMBER