Mengapa Masyarakat Anggap Enteng Covid-19

Pedagang dan pembeli tidak menggunakan masker saat beraktivitas di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta, Sabtu (11/7/2020). Kasus penularan Covid-19 di pasar dan penutupan pasar di beberapa tempat di Jakarta belum diikuti kesadaran pedagang dan pengunjung pasar untuk menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran Covid-19. Kompas/Wawan H Prabowo

Abdul Malik Gismar

13 Juli, 2020

 

Social Resilience Lab Nanyang Technological University menyimpulkan bahwa Jakarta belum siap untuk normal baru karena indeks risiko persepsi masyarakatnya rendah. Indikatornya, antara lain, adalah sebagian besar warga Jakarta (77 persen) menganggap enteng Covid-19 (idntimes.com, 5/7/2020). Hasil studi dan kesimpulan itu perlu mendapat perhatian.

The new normal atau normal baru bukan istilah yang muncul karena Covid-19 (Lihat Navigating the New Normal in Industrial Countries. International Monetary Fund, 15/12/2010). Istilah yang awalnya berkembang di sektor finansial dan ekonomi ini menjadi populer dan masuk ke ranah sosio-kultural untuk merujuk “suatu situasi yang sebelumnya tidak dikenal atau tidak biasa terjadi, tetapi sekarang menjadi standar, lazim, atau diharapkan”.

Kata normal memiliki arti dilakukan oleh kebanyakan orang sehingga menjadi kebiasaan masyarakat atau, dengan kata lain, membudaya. Normal baru tidak harus dicanangkan oleh pemerintah meskipun kebijakan, program, dan aturan pemerintah bisa menginisiasi dan menjadi bagian penting dari cara baru beraktivitas ini.

Terkait Covid-19, normal baru merujuk kepada sikap, perilaku, dan tatanan sosio-kultural baru yang muncul sebagai reaksi dan adaptasi terhadap virus ini. Terlepas apakah pemerintah akan “mengumumkan” atau ”menerapkan” normal baru atau tidak, perilaku masyarakat mungkin, akan, atau bahkan telah, berubah.

Di Indonesia hari ini, oleh karena alasan mengikuti aturan, anjuran, atau alasan apa pun lainnya, kita melihat di tempat-tempat umum sebagian orang memakai masker; menjaga jarak antrean, dan membawa penyanitasi tangan. Perilaku-perilaku yang sebelumnya tak lazim itu kini jadi lazim atau menjadi normal bagi sebagian orang. Ini tak cukup dan yang harus terjadi adalah perilaku baru yang tepat untuk melawan virus semacam ini diadopsi oleh masyarakat seluas-luasnya. Normal baru ini harus diciptakan, tidak dinantikan.

Rentang risiko dan persepsi risiko Covid-19

Bagi sebagian orang di Jakarta hari ini, “keluar rumah” atau “tidak keluar rumah” bukan pilihan. Biaya ekonomi, sosial, kultural, dan psikologis dari “tinggal di rumah” berkepanjangan sangat nyata. Namun, melakukan kegiatan sehari-hari dan menganggap enteng risiko Covid-19 sangat berbahaya.

Yang perlu dipikirkan adalah bagaimana masyarakat bisa keluar rumah melakukan kegiatan sehari-hari dan aman dari Covid-19. Hal ini akan sangat terkait dengan persepsi mereka mengenai risiko Covid-19 dan bagaimana menyikapinya.

Persepsi terhadap suatu risiko menentukan perilaku menghadapi risiko itu. Sesuatu yang sangat berbahaya jika tak dipersepsi sebagai berbahaya tak akan membuat orang menghindar darinya; demikian pula sebaliknya. Karena itu, yang sangat diperlukan tercipta dalam masyarakat adalah persepsi risiko yang akurat, obyektif, atau mendekati risiko sebenarnya.

Risiko Covid-19 tidak biner atau dikotomis berisiko vs tidak berisiko, tetapi berada dalam suatu rentang risiko (risk spectrum) dari sangat rendah hingga sangat tinggi. Oleh karena itu, secara obyektif risiko penularan Covid-19 juga tak sama untuk semua kegiatan, di dalam maupun luar ruangan.

Sains di balik risiko Covid-19 ini kompleks, melibatkan pengetahuan mengenai virus itu sendiri, lingkungan seperti apa yang dapat menyebarkannya, serta perilaku manusia seperti apa yang memudahkan penyebaran. Namun, secara sederhana dapat dikatakan, suatu kegiatan memiliki risiko penularan rendah apabila paparan dengan virus sedikit dan durasi paparan singkat (misalnya melibatkan sedikit orang dengan jarak fisik terjaga, di ruang terbuka tanpa bicara lantang, dan dalam waktu yang singkat).

Sebaliknya, risiko penularan tinggi apabila paparan dengan virus banyak dan berlangsung dalam waktu yang lama (misalnya melibatkan banyak orang dalam jarak fisik berdekatan, di ruang tertutup, melibatkan suara yang lantang, dan dalam durasi lama). Dapat dibayangkan, di antara kedua kutub ekstrem risiko rendah-risiko tinggi ini, ada banyak kemungkinan  situasi dengan tingkat risiko yang berbeda-beda.

Pemahaman mengenai rentang risiko akan membantu membangun persepsi risiko yang akurat untuk setiap kegiatan yang akan dilakukan. Persepsi yang akurat pada gilirannya akan mencegah munculnya sikap dan perilaku yang, di satu ekstrem, terlalu percaya diri dan menganggap enteng kemungkinan terjangkiti; atau, di ekstrem lainnya, tidak percaya diri dan cemas berlebihan sehingga tak mampu melakukan kegiatan yang diperlukan.

Lebih dari itu, pemahaman akan rentang risiko ini juga akan menunjukkan kesiap-siagaan seperti apa yang harus diambil dalam berbagai situasi.

Kampanye kesehatan masyarakat, bukan sosialisasi

Pada akhirnya, pertahanan terhadap penyebaran Covid-19 adalah munculnya perilaku baru masyarakat yang didasari oleh persepsi risiko yang akurat.

Perilaku baru ini harus segera terbentuk secara luas, sementara informasi yang dimiliki masyarakat terkait virus dan cara menghadapinya terbatas, dari sumber yang sangat beragam, dan sering keliru. Hal ini bisa membangun persepsi risiko yang tidak akurat dan perilaku yang keliru, tidak optimal, bahkan kontraproduktif.

Pemerintah perlu berinisiatif dan mengoordinasikan kampanye kesehatan yang masif dan intensif terkait hidup di tengah-tengah beredarnya Covid-19, bukan sekadar sosialisasi dan imbauan. Kampanye ini juga perlu menggunakan semua bentuk intervensi yang dimungkinkan secara tepat waktu dan tepat tempat.

Dalam ilmu perilaku (behavioral science), setidaknya ada sembilan bentuk intervensi yang dapat dilakukan untuk mengubah perilaku masyarakat: edukasi (education), persuasi (persuasion), insentif (incentivization), pemaksaan (coercion), pemberdayaan (enablement), pelatihan (training), pembatasan (restriction), restrukturisasi lingkungan (environmental restructuration), dan percontohan (modeling).

Studi menunjukkan, intervensi yang efektif adalah yang berlangsung pada beberapa tingkatan (individual, komunitas, dan keseluruhan populasi) dan berkelanjutan.

Di jantung kampanye kesehatan masyarakat ini adalah edukasi mengenai rentang risiko agar masyarakat mampu mengenali dan menilai risiko yang ada dalam setiap kegiatan yang akan mereka lakukan, dan dengan demikian dapat mengambil langkah-langkah untuk mengurangi risiko tersebut.

Daftar setiap situasi dengan kemungkinan risikonya tidak mungkin diberikan, tetapi akan sangat membantu apabila kampanye ini menunjukkan contoh-contoh kegiatan atau interaksi sosial yang terbukti menjadi ajang penularan yang tinggi (super spreader events/ SSE) baik di Indonesia maupun dunia (lihat https://quillette. com/2020/04/23/covid-19-superspreader-events-in-28-countries-critical-patterns-and-lessons/).

Contoh konkret yang diambil dari peristiwa yang benar-benar terjadi akan mudah dimengerti dan dijadikan rujukan.

Kampanye hidup dengan Covid-19 tentunya harus pula disertai dengan panduan memitigasi risiko terjangkiti yang komprehensif. Lebih dari sekadar menyarankan masyarakat untuk memakai masker dan mencuci tangan, panduan ini juga bisa mencakup petunjuk untuk merekayasa ruang, membangun sistem, dan menetapkan prosedur untuk berbagai kegiatan sosial, ekonomi, keagamaan, dan berbagai kegiatan lainnya. Suatu panduan yang bisa dirujuk untuk menyelenggarakan sekolah, berolahraga, membuka toko, beribadah, dan lain-lain dengan aman.

Tentunya harus diserahkan kepada ahlinya—epidemiolog, virolog, ahli kesehatan masyarakat, dan ahli lain yang relevan—untuk membangun panduan semacam ini.

Sekali lagi yang diperlukan adalah kampanye kesehatan masyarakat yang masif dan intensif. Suatu kampanye dengan tujuan jelas dan terukur untuk mengubah perilaku masyarakat.  Untuk ini diperlukan kebijakan, program, dan kegiatan yang sinkron dan ketat terintegrasi secara vertikal lintas tingkatan pemerintahan dan secara horizontal lintas lembaga; serta disampaikan dalam bahasa yang dimengerti masyarakat. (*)

Abdul Malik Gismar Senior Advisor, Paramadina Public Policy Institute

Artikel OPINI ini pertama kali dipublikasikan di KOMPAS, 13 Juli 2020.