- August 19, 2014
- Posted by: Septa Dinata
- Category: Corruption
Jakarta – Banyak situs kementerian dan lembaga hanya menampilkan berita media massa dan kegiatan internalnya. Padahal, bukan seperti itu idealnya. Mereka harus menampilkan data dan informasi yang dibutuhkan masyarakat.
Managing Director Paramadina Public PoIicy Institute (PPPI) Wijayanto Samirin mengatakan, situs pemerintah bukanlah media massa. Sehingga tidak perlu memajang banyak informasi yang menyadur dari pemberitaan koran atau media online.
“Website itu tujuannya apa? Yang ideal itu, harus bisa menjembatani keinginan masyarakat yang ingin diketahui, layanan apa yang dibutuhkan lewat website,” kata Wijayanto di sela-sela penjurian e-Transparency Award 2014 Improving Ministries and Agencies Website for Budget Transparency (IMAGES) di hotel Salak, Bogor, Jabar, Minggu (17/8/2014).
“Selama ini masih memposisikan diri sebagai website berita, seharusnya lembaga pemerintah itu melihat siapa pengguna dan
lebih banyak data,” tambahnya.
Selama dua tahun menganalisis 47 kementerian dan lembaga, Wijayanto menemukan sejumlah masalah. Yang paling utama adalah ketakutan instansi untuk menyampaikan secara terbuka, data keuangan dan informasi lain yang diwajibkan dalam UU Keterbukaan Informasi Publik.
“Sebagian kementerian dan lembaga merasa dengan menjadi transparan mereka akan direpotkan. Banyak yang tahu, nanti bakal semakin direpoti. Mindset itu harus diubah, justru dengan terbuka adalah kesempatan kita untuk menunjukkan prestasi dan transparansi modal untuk menunjukkan itu,” jelasnya.
Lewat e-Transparency Award, bakal dicari situs kementerian dan lembaga yang paling transparan dan berkualitas dari segi tampilan, tata kelola dan user experience. Pemenangnya akan diumumkan pada awal November mendatang.
Ke depan, program ini akan menjangkau skala yang lebih besar. Bila tahun ini, hanya melibatkan 47 kementerian dan lembaga, nantinya bakal ditambah dengan kementerian dan lembaga lain, plus situs milik pemerintah daerah.
“Pak Jokowi-JK sebelumnya sudah tertarik dengan e-government dan teknologi. Jadi ini bisa jadi program yang cocok dengan mereka,” jelasnya.
“Ini juga jadi komponen penting dalam revolusi mental,” tambah Deputi Rektor Universitas Paramadina ini.
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.