DESKRIPSI SEMINAR
Seminar ini digagas oleh tiga lembaga yang fokus pada agenda antikorupsi di Indonesia: Paramadina Public Policy Institute, Indonesia Corruption Watch, dan Transparency International Indonesia.
Pada tahun 2019, KPK telah menghadapi tantangan besar berupa perubahan Undang-Undang (UU) dan juga pergantian kepemipinan. Kedua hal tersebut berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap kinerja KPK secara kelembagaan.
Sejak pengesahan UU No.19/ 2019 tentang KPK pada Oktober 2019 dan pergantian kepemimpinan KPK pada Desember 2019, kini mesin baru KPK telah berjalan selama enam bulan.
Kinerja semester pertama ini setidaknya bisa menjadi basis evaluasi awal untuk memahami bagaimana dampak perubahan UU KPK dan juga kepemimpinan lembaga terhadap efektivitas mesin lembaga anti-korupsi yang selama ini dianggap sebagai mesin anti-korupsi yang paling efektif dalam sejarah Indonesia ini.
Dalam even ini Paramadina Public Policy Institute (PPPI) memaparkan hasil survei elit dan opinion leader untuk menilai dampak perubahan UU KPK dan pergantian kepemimpinan yang baru terhadap KPK secara kelembagaan.
Responden survei kebijakan publik di bidang anti-korupsi dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) ini adalah kelompok elit dan opinion leader, untuk meminimalisasi potensi bias argumen, menghindari efek partisanship, dan juga menjaga netralitas dan independensi penilaian terhadap kinerja KPK.
WAKTU
Kamis, 25 Juni 2020
10.00 – 12.00 WIB
Acara ini diselenggarakan secara virtual melalui Zoom.
Link atau tautan registrasi ada di bagian bawah halaman ini.
PARA PEMBICARA
- Ahmad Khoirul Umam, PhD – Managing Director Paramadina Public Policy Institue
- Bivitri Susanti, SH, LLM – Pengajar STHI Jentera
- Kurnia Ramadhana – Peneliti ICW
- Alvin Nicola – Peneliti TII
MODERATOR
- Ika K Idris, PhD – Research Director Paramadina Public Policy Institute
UNDUH hasil lengkap survei di bagian bawah artikel ini.