Regenerasi Para Elite dan Potensi Transformasi Budaya di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru

Sejumlah anggota DPR melakukan swafoto (selfie) bersama, Senayan, Jakarta (13/1). ANTARA

Muhamad Rosyid Jazuli*

November 2020

 

Masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) diprediksi berlangsung lama dan bisa menjadi awal transformasi budaya masyarakat Indonesia. Peran para elite politik dan publik sangat diperlukan untuk optimalkan potensi transformasi ini. Adalah urgen bagi generasi muda Indonesia yang makin terdidik untuk perlu aktif berkarya dan ikut dalam proses regenerasi para elite tersebut.

Dalam sebuah diskusi daring bertajuk “Membangun Budaya Tatanan Baru melalui Pengelolaan Perilaku” yang dilaksanakan Universitas Gadjah Mada dan Kagama, Juli lalu (VOA Indonesia, 13/7/2020), masa AKB saat ini dipandang telah memunculkan kebiasaan hidup baru, yang mengarah pada potensi perubahan budaya dalam masyarakat.

Terkait hal ini, banyak orang yang awalnya acuh, mendadak disiplin dan ikuti protokol kesehatan, contohnya; rutin mengenakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Masyarakat juga mengerem pengeluaran dan disiplin pada pembelanjaan kebutuhan dasar.

Diyakini bahwa proses AKB yang sejak Juni dikampanyekan pemerintah akan berlangsung cukup lama (alinea.id, 4/8/2020), setidaknya sampai beragam vaksin yang kini telah diteliti dapat efektif dipergunakan (Infopublik.id, 11/6/2020).

Idealnya, masa AKB dengan sendirinya memulai proses transformasi budaya di mana masyarakatnya, meski tak ada pandemi, makin disiplin, peduli kesehatan, dan bijak berbelanja. Nyatanya, perubahan seperti itu bukanlah proses yang dapat berjalan dengan sendirinya. Diperlukan strategi rekayasa yang tepat.

Mengacu pada pandangan ahli psikologi, Prof. Djamaluddin Ancok (VOA Indonesia, 13/7/2020), terdapat tiga strategi yang harus dilaksanakan secara utuh dalam membudayakan perilaku di masyarakat. Pertama melalui aturan beserta hukumannya, kedua komunikasi publik, dan terakhir internalisasi.

Sebagai ilustrasi, untuk membangun budaya masayarakat sadar protokol kesehatan, penegakan aturannya harus tegas, didukung kampanye yang komprehensif dan transparan dari pemerintah. Harapannya, muncul kesadaran individu yang secara mandiri, bukan karena takut sanksi, misalnya, menjaga jarak di mana pun dianjurkan atau diwajibkan.

Strategi Belum Optimal

Dua dari tiga strategi tersebut pada dasarnya telah dilaksanakan selama pandemi Covid-19 dan masa AKB di Indonesia. Berbagai peraturan terkait dari pemerintah pusat dan daerah telah dikeluarkan, dilengkapi sanksi pelanggarannya. Lewat Satuan Tugas

Covid-19 konferensi pers rutin telah dilaksanakan dan diliput berbagai media. Berbagai elemen masyarakat, khususnya para generasi muda pun ikut urun daya lewat berbagai kampanye kesehatan dan program sosial yang dilakukan secara sukarelawan.

Para pemuda jelas tak ingin Indonesia makin terpukul ekonomi dan sosialnya karena pandemi. Namun demikian, meski ada kampanye, aturan dan sanksi, termasuk lewat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), penerapannya terhambat kebijakan antar kementerian/lembaga dan antar pemerintah daerah-pusat yang masih seringkali tidak sinkron.

Penyebabnya klasik, ego-sektoral para elite pengambil keputusan. Meski ada konferensi pers rutin, masih banyak informasi yang dianggap belum transparan disampaikan. Bahkan, tak jarang para elite publik atau politik mengeluarkan pernyataan yang kontradiktif atau kontroversial.

Terkait para elite ini, mereka adalah para individu dan keluarganya yang berjabatan dan status tinggi di berbagai bidang (Rothman, 2001). Para elite politik adalah para pimpinan di bidang eksekutif, legislatif, dan partai politik, di berbagai level. Sementara elite publik termasuk mereka pimpinan di birokrasi kementerian/lembaga, BUMN, BUMD, dan juga militer dan kepolisian.

Ketika kondisi sosial dan ekonomi publik memburuk akibat pandemi, alih-alih mendapat empati, masyarakat malah dibuat geram oleh sebagian elite karena tak jarang membuat sensasi.

Sebuah polemik, contohnya, muncul ketika pimpinan DPR-RI beserta para anggota, keluarga, dan stafnya sempat meminta diprioritaskan untuk uji cepat Covid-19. Juga, di hadapan publik, para elite tersebut tak jarang mengeluarkan pernyataan blunder, bahkan kontradiktif satu sama lain (Kompas.com, 6/4/2020).

Dampak dari sikap para elite tersebut adalah strategi internalisasi kebiasaan baru di masa AKB ini tak optimal. Publik belum melihat teladan yang baik dari pemimpin mereka. Persepsi risiko kesehatan yang seharusnya menjadi pendorong terciptanya tatanan budaya baru di masyarakat (Gismar, 2020), malah tersapu oleh kegeraman atas tingkah laku para elite tersebut.

Sikap Elite vis a vis Kondisi Riil Masyarakat

Secara historis, para elite punya peran penting dalam mendorong terciptanya tatanan budaya baru, yang tentunya untuk kebaikan masyarakat. Contohnya, sikap kesederhanaan dan empati elite-elite di negara adidaya Asia, Jepang.

Kesadaran akan keterbelakangan dan kemiskinan negara di masa awal kemajuan Barat abad 19 menjadi inspirasi para elite di Jepang untuk mentransformasi budaya masyarakatnya (Ong, 2019). Mulanya bangga tampil bermewahan, pun suka ‘ngaret’ dan boros, para elite Jepang mengubah gaya dan cara hidup mereka menjadi sederhana, lebih hemat, lebih tepat waktu dan bekerja keras.

Transformasi budaya di kalangan elite itu kemudian mendorong perubahan besar dalam kehidupan masyarakat Jepang yang dahulu umumnya malas dan suka melawan hukum, berubah menjadi taat aturan, hidup disiplin, sederhana, dan giat bekerja.

Relasi sikap elite dan perubahan budaya masyarakat ini pernah disinggung tokoh kemajuan Asia, mendiang Lee Kuan Yew. Tak masuk akal bagi mantan Perdana Menteri Kota Singa itu melihat keacuhan para elite dari beberapa negara miskin. Mereka hadir di konferensi negara-negara commonwealth (bekas koloni Inggris) dengan menumpangi pesawat pribadi atau sewaan khusus dan mengenakan pakaian mewah (Lee, 2000).

Padahal, beberapa pemimpin dari negara maju kala itu datang menggunakan pesawat komersil dengan pakaian relatif sederhana. Lee mengisyaratkan bahwa kemajuan suatu negara perlu perubahan budaya di masyarakat, namun itu akan sulit diwujudkan jika para elitenya tidak ikut berperan aktif.

Regenerasi Elite

Masa pandemi Covid-19 dan AKB ini perlu menjadi momentum kontemplasi bersama bahwa diperlukan regenerasi yang serius dari para elite publik dan politik di Indonesia. Melihat peran krusialnya, lapisan elite ini haruslah diisi tokoh-tokoh yang dapat bersikap lebih empatik, tampil sederhana, berilmu pengetahuan luas, dan dapat berkomunikasi dengan masyarakat umum dengan bahasa yang mudah dipahami.

Dalam sejarah, pendirian berbagai organisasi pemuda dan Sumpah Pemuda di masa-masa kelahiran Indonesia adalah wujud keterlibatan generasi muda di zaman itu dalam regenerasi elite bangsa. Sebab, mereka yang terlibat dalam proses tersebutlah yang akhirnya menjadi elite sekaligus tokoh bangsa yang berpengaruh, seperti Sukarno, Hatta, dan Syahrir (Baswedan, 2015).

Sejarah tersebut menyiratkan bahwa regenerasi elite ini menuntut peran proaktif dari para generasi muda Indonesia untuk ikut serta dalam prosesnya.

Dengan makin banyaknya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik, misalnya lewat fasilitas beasiswa Bidikmisi dan LPDP, perlu dimaknai bahwa Indonesia punya generasi muda yang makin luas pengetahuannya. Idealnya, makin banyak generasi muda berpengetahuan global yang mau berkarya dan ikut dalam proses regenerasi elite ini, makin cerah prospek transformasi budaya yang diinisasi di era AKB ini.

Tentu, dalam konteks regenerasi ini, bukan berarti semua pemuda harus menjadi aparat sipil maupun militer negara, pegawai BUMN/BUMD, atau aktif di partai politik.

Mereka yang berkarir di luar bidang-bidang tersebut pun tetap bisa berkontribusi lewat aktif di kegiatan sosial dan memberi masukan ke pemerintah dengan bijak, misalnya lewat berbagai diskusi dan penelitian di universitas dan institut riset atau think tank. Tanpa proaktivitas generasi ‘emas’ muda ini, ‘gerbong kereta’ regenerasi tersebut akan lagi-lagi diisi atau bahkan dibajak oleh mereka yang punya kepentingan buruk atau yang memang ingin menjadi elite untuk mengejar keuntungan pribadi.

Karenanya, lewat regenerasi yang melibatkan generasi muda tersebut, diharapkan kelak muncul elite-elite publik dan politik yang bijak dan dapat bersikap sederhana untuk menjadi teladan bagi masyarakat. Para elite inilah yang harapannya dapat membuat dan menjalankan kebijakan berbasis ilmu pengetahuan, dengan mengoptimalkan partisipasi publik dan menghindari praktik-praktik koruptif.

Sebagaimana terwujud di negara-negara berkemajuan seperti Singapura (Lee, 2020) dan Jepang (Ong, 2019), kolaborasi antara teladan dari para elite dan penegakan aturan yang tegas pada akhirnya menjadi kunci transformasi budaya masyarakat untuk mendorong kemajuan negara. Semoga upaya ini dapat segera terwujud di Indonesia. (*)

*Selain aktif sebagai peneliti di Paramadina Public Policy Institute, penulis adalah awardee atau penerima beasiswa LPDP RI.

Artikel ini pertama kali dipublikasikan pertama kali di Majalah Mata Garuda, Edisi 2, November 2020. Laporan Utama, hal. 1-5.