Penganggaran Berbasis Kinerja: Utopia atau Realita?

Refleksi Satu Dekade Penganggaran Berbasis Kinerja di Indonesia

Waktu: Rabu, 16 Januari 2013, pukul 09.00 – 12.30 WIB
Tempat: Kampus Pascasarjana Universitas Paramadina,
Energy Tower, Lantai 22, SCBD, Jalan Jenderal Sudirman Jakarta

Undangan-PPPI-16-Jan

 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki peran yang sangat penting dalam proses bernegara. Di samping sebagai dasar hukum untuk setiap pengeluaran pemerintah, APBN menjadi manifestasi kebijakan dan prioritas yang dipilih negara. Oleh karena itu, tidak berlebihan kita mengatakan bahwa kualitas anggaran akan menentukan kualitas pembangunan suatu bangsa.

Pasca reformasi 1998-1999, Indonesia memasuki era baru yang menjadikannya negara yang lebih demokratis. Seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara Indonesia tidak luput dari upaya reformasi, termasuk dalam pengelolaan keuangan negara. Melalui UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU 17/2003) memberikan kewenangan yang luas kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam proses pembahasan dan pengesahan APBN. Di samping itu, UU 17/2003 juga mengenalkan konsep penganggaran berbasis kinerja pada APBN di Indonesia.

Pada tahun 2013 ini, UU 17/2003 telah berusia sepuluh tahun diimplementasikan dalam lingkup penganggaran. Dari kesadaran akan perlu ditelaah kembali apakah konsep penganggaran berbasis kinerja yang diamanatkan UU 17/2003 telah dilaksanakan secara benar dan tepat sasaran. selanjutnya, apakah implementasi konsep penganggaran berbasis kinerja telah berdampak yang positif bagi kinerja pemerintahan secara keseluruhan.

Untuk itu, Parmadina Public Policy Institute (PPPI) mengadakan riset kebijakan publik bertajuk A Decade of Performance-Based Budgeting in Indonesia: Policy Recommendation for Improvement. Riset ini bertujuan menghasilkan rekomendasi kebijakan publik untuk perbaikan kualitas pengelolaan keuangan negara. Pendanaan riset ini diperoleh melalui grant Program Representasi, USAID.

Saat ini, Tim PPPI telah menyelesaikan tahap awal penelitian dengan sejumlah temuan yang perlu mendapat perhatian dari para pemangku kepentingan.

Pembicara:
1. Herry Purnomo – Dirjen Anggaran Kemenkeu
2. Eddy R.S – Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI
3. M. Hanief Arie – Deputi Evaluasi dan Monitoring UKP4
4. Edi Effendi Tedjakusuma – Deputi Evaluasi Kinerja Pembangunan Bappenas
5. Tedy J Sitepu – Peneliti PPPI



Author: Admin PPPI
Research, News, and Information Updates from Paramadina Public Policy Institute