Demonstrasi Mengoreksi Tatanan Demokrasi Amerika

The United States Capitol is seen as demonstrators display and march along the Constitution Avenue in Washington DC. USA TODAY/Timothy Nwachukwu

Ahmad Khoirul Umam

22 Juni 2020

 

Gelombang demonstrasi di sejumlah negara bagian di Amerika Serikat (AS) yang dipicu oleh terbunuhnya warga kulit hitam George Floyd, akibat dugaan tindak kekerasan polisi berkulit putih di Minneapolis, menyisakan catatan serius bagi problem pembangunan ekonomi dan tatanan demokrasi di Negeri Paman Syam tersebut.

Meninggalnya Floyd itu seolah membuka kotak pandora, bahwa praktik rasisme masih terus terjadi dan terinstitusionalisasi di tengah megahnya tatanan sistem demokrasi di AS. Kendati demikian, jika ditelisik lebih mendalam, aksi demonstrasi yang cepat berubah menjadi aksi kerusuhan dan praktik penjarahan itu sebenarnya tidak hanya disebabkan oleh kemarahan publik akibat praktik rasialisme, tetapi juga karena akumulasi masalah ketimpangan sosial, disparitas ekonomi dan melemahnya kepercayaan publik terhadap aparat dan penyelenggara negara.

Di balik megahnya bangunan ekonomi kapitalisme AS, tersimpan masalah akut berupa tingginya ketimpangan sosial-ekonomi warganya. Hal itu dikonformasi oleh data Biro Sensus Pemerintah Federal AS (2018) yang menunjukkan bahwa 20 persen rumah tangga berpenghasilan tertinggi di AS secara konsisten terus menghasilkan bagian yang lebih besar dari total pendapatan negara, selama 50 tahun terakhir. Bahkan, pasca resesi ekonomi 2008, kekayaan dari segmen keluarga terkaya AS itu justru mengalami peningkatan signifikan, di saat pendapatan kelompok kelas ekonomi menengah dan ekonomi bawah terus melemah.

Lembaga riset ternama, PEW Research Center (2018), juga mengkonformasi bahwa tren ketimpangan itu juga tercermin dari data pendapatan warga kulit hitam dan kulit putih di AS, yang mana jarak ketimpangan itu hampir tidak mengalami perubahan selama 50 tahun terakhir. Rata-rata pendapatan rumah tangga (median US household income) warga kulit putih Amerika di tahun 1970 sebesar USD 54.1 ribu, dan meningkat menjadi USD 84, 6 ribu pada tahun 2018. Sebaliknya, Rata-rata pendapatan rumah tangga (median US household income) warga kulit hitam Amerika di tahun 1970 sebesar USD 30,4 ribu, dan meningkat menjadi USD 51,6 ribu pada tahun 2018.

Artinya, pembangunan ekonomi liberal yang diharapkan mampu menekan ketimpangan sosial dan mengangkat kesetaraan ekonomi seolah tetap saja memfasilitasi hadirnya jurang ketimpangan antara warga kulit hitam dan kulit putih. Bahkan, menurut kajian OECD (2019), ketimpangan pendapatan di AS ini termasuk yang tertinggi di antara negara-negara berkekuatan ekonomi besar yang tergabung dalam G7.

Tingginya ketimpangan ekonomi itu belakangan ini juga ditambah dengan beratnya tekanan ekonomi akibat krisis pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) yang mengharuskan diberlakukannya kebijakan lockdown atau pembatasan aktivitas sosial-ekonomi. Akibatnya, gelombang pengangguran semakin tinggi dan tingkat kemiskinan juga merangkak naik. Dalam kondisi ekonomi yang semakin tertekan itu, nalar sosial-politik warga cenderung semakin sensitif.

Selanjutnya, selain aspek ekonomi, gelombang demonstrasi di AS ini juga dipengaruhi oleh tatanan demokrasi yang dinilai tidak berjalan optimal dan output kekuasaan yang dihasilkan oleh sistem demokrasi yang dinilai tidak sesuai dengan harapan. Secara teoritik, demokrasi diharapkan mampu memberi ruang politik yang setara dan egaliter bagi semua warga, khususnya kelompok minoritas. Tetapi praktik demokrasi yang ada seolah tetap memfasilitasi hadirnya hegemoni rasial dalam struktur kekuasaan yang dihasilkan.

Karena itu, sebagaimana postulat lama yang disampaikan Huntington (1965) dan Theobald (2000), demokrasi hendaknya tidak lagi dipahami semata-mata oleh lancarnya pelaksanaan sistem Pemilu, tetapi harus dilihat secara lebih komprehensif lewat berjalannya sistem checking and balancing, perlindungan bagi kelompok monitoritas, kebebasan berpendapat dan perlakuan sama di mata hukum (equality before the law).

Untuk itu, pelibatan kelompok minoritas dalam struktur kekuasaan dan sistem pengambil kebijakan negara menjadi hal penting untuk dilakukan guna menjaga soliditas tatanan demokrasi (Putzel, 1997; Florini, 2003). Jika hal itu tidak dilakukan, maka bangunan dari sistem demokrasi akan cenderung rapuh. Relasi antar warga dan masyarakatnya juga akan cenderung sensitif dan mudah disulut oleh narasi yang mengarah pada ancaman konflik dan perpecahan (Giddens, 2000; Kjaer, 2004).

Selain itu, kemarahan publik itu juga dapat dimaknai sebagai dampak dari lemahnya pelibatan (involvement) suatu kelompok masyarakat ke dalam struktur kekuasaan yang secara umum ternyata lebih dikendalikan oleh gabungan kepentingan politik-ekonomi (political-economic interests) yang dirasa berpihak kepada salah satu segmen kelompok masyarakat tertentu. Akibatnya, kelompok masyarakat yang merasa tidak banyak dilibatkan dalam output kekuasaan itu cenderung menyimpan bara kekecewaan yang akan mudah pecah pada waktunya.

Ironisnya, selain dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan politik di atas, kian menguatnya gelombang protes di AS ini juga disulut oleh hadirnya model kepemimpinan eratik (erratic leadership style) di bawah Presiden Donald Trump, yang mana cara komunikasi politik publiknya tidak mudah diterka dan kurang sensitif terhadap perasaan warga negaranya. Pola pendekatan Presiden Trump yang kurang simpatik itu terlihat dari statemen publiknya yang mengingatkan para demonstran bahwa kehadiran mereka di depan Gedung Putih, Washington DC, akan disambut oleh serangan ‘anjing galak’ dan senjata, jika mereka melewati pagar pembatas di kantor pusat kekuasaan tersebut. Seolah tidak berusaha menyelami perasaan warganya, Trump justru mencoba menjaga jarak, dengan mengatakan bahwa dirinya telah merasa aman dan nyaman di dalam kantor kepresidenan untuk terus memantau setiap perkembangan gerakan sosial di luar.

Gabungan dari faktor-faktor ekonomi, politik dan juga respon penguasa yang justru kontroversial itu telah membuat stabilitas politik nasional AS tampak begitu rapuh. Otoritas penyelenggara negara di sana tentunya paham betul bahwa kepercayaan publik (social distrust) yang tidak dijembatani dengan pola komunikasi politik yang empatik, terbuka dan egaliter, dengan mudah akan berubah menjadi kerusuhan sosial (social unrest) berskala besar. Situasi ini tentu relatif mudah dikendalikan jika pemegang kekuasaan tertinggi menunjukkan komitmennya untuk mau mendengar, empatik dan bersama-sama memperbaiki akar persoalan sosial, ekonomi dan politik yang ada.

Apa yang terjadi di AS ini harus menjadi pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia. Problem ketimpangan sosial yang kini diperparah oleh tekanan ekonomi akibat krisis pandemi, hingga memunculkan ketidakpastian masa depan nasib sebagian warga negara, harus disikapi secara empatik oleh para penyelenggara negara. Sikap kritis sebagian kalangan masyarakat tidak sepatutnya dianggap sebagai ancaman bagi negara. Kritisisme adalah eskpresi kepedulian, agar mendorong pemerintah untuk mengambil pilihan kebijakan yang lebih tepat untuk rakyat. Langkah-langkah represif terhadap krisisme warga hanya akan berujung pada melemahnya kepercayaan publik terhadap penguasa. Karena itu, kita , termasuk seluruh instrumen lembaga negara, harus menjaga soliditas sosial di tengah krisis pandemi ini, agar stabilitas politik tetap terjaga dan ekonomi negara kembali membaik nantinya (*)

Opini ini pertama kali dipublikasikan di Harian Seputar Indonesia SINDO pada 22 Juni 2020