- July 24, 2017
- Posted by: Admin PPPI
- Category: Decentralisation, Economy, News
Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat libatkan Paramadina Public Policy Institute (PPPI) sebagai salah satu pusat studi di bawah Universitas Paramadina untuk studi potensi pendapatan asli daerah. Sebagai daerah otonomi yang terbilang cukup baru, Sorong Selatan sedang gencar memperluas potensi-potensi yang ada untuk menggenjot pendapatan daerah mereka. Studi ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi untuk kebijakan Pemda Kabupaten Sorong Selatan terkait pendapatan daerah.
Daerah otonomi yang termasuk bagian dari wilayah Provinsi Papua Barat ini mempunyai penduduk sejumlah 43.898 jiwa, dengan luas wilayah dengan 9.408,63 km² dengan ibu kota Teminabuan. Kerjasama ini dimaksudkan untuk melakukan kajian potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sorong Selatan.
Untuk menindaklanjuti kerjasama tersebut, Kepala Badan Pendapatan Daerah, Frans Kambu, S.IP., dan Direktur Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Paramadina, Alfikalia, M.Si. menandatangai kesepakatan atau MoU antarkedua belah pihak di ruang Granada, Universitas Paramadina (24/7).
Penandatangan kerjasama ini dihadiri dan disaksikan oleh Rektor Universitas Paramadina, Prof. Firmanzah, Ph.D., Deputi Rektor Bid. Akademik, Riset, dan Kemahasiswaan Totok Amien Soefijanto, Ed.D., dan Dekan Fakultas Falsafah & Peradaban, Dr. Fatchiah Kertamuda. Adapun tim yang akan terlibat dalam kegiatan ini adalah para peneliti di Paramadina Public Policy Institute (PPPI) adalah: Bima P. Santosa, MFM, Totok Amien Soefijanto, Ed.D., M. Ikhsan, MM, Junaidi, S.H. Yulita Windayani, ST., dan Septa Dinata A. S., S.Ud.